Stunting telah menjadi musuh nyata bagi anak-anak Indonesia, terutama yang hidup pada keluarga tidak mampu. Kehadiran stunting harus ditolak sejak dini, sampai pada level aman anak-anak hidup dengan normal.
Untuk itulah Komisi IX DPR RI mendukung penuh program Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terutama dari sisi anggaran dalam rangka percepatan penurunan stunting.
“Kami aktif turun ke lapangan memberikan penyuluhan, arahan, sampai pada usaha pemberian nutrisi, agar anak-anak senantiasa sehat, jauh dari stunting,” kata Anggota Komisi IX, Suir Syam pada acara Sosialisasi, Advokasi, dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja di Aula UNP Padang, Minggu (28/11).
Ia mengatakan, dari data yang ada, penderita stunting di Indonesia cukup besar yaitu 27 persen. Jadi tidak ada cara lain, selain melibatkan semua pihak, agar bersama-sama menurunkan angka stunting di Indonesia.
“Masyarakat harus tahu cara mencegah agar anak-anak tidak terlahir dalam keadaan stunting,” ungkapnya
Seperti diketahui, stunting masih menjadi perhatian pemerintah Indonesia hingga saat ini. Presiden Joko Widodo menargetkan, prevalensi angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Sementara Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, sebelum pandemi, prevalensi stunting berada pada 27,67 persen. Kemudian, selama pandemi berlangsung prevalensi stunting mengalami penurunan menjadi 26,9 persen.
“Sekarang evaluasi terakhir Kementerian Kesehatan, angka stunting masih 26,9 persen. Itu evaluasi terakhir jadi masa pandemi memang menghambat penurunan. Sehingga penurunan sedikit,” ujarnya.
Hasto mengungkapkan tiga tantangan, yang dihadapi BKKBN dalam mengentaskan stunting di Indonesia. Pertama, mengubah mindset masyarakat dalam menentukan asupan dan gizi.
Menurut Hasto, masih banyak masyarakat, yang memberikan makan kepada anaknya yang tidak memenuhi gizi seimbang.
“Ini penting sekali karena banyak sekali konsumsi itu tidak memenuhi gizi seimbang dan orang cenderung konsumsi yang praktis, tapi sebetulnya tidak higienis dan kadang-kadang ini juga tidak memenuhi syarat mikronutrien maupun makronutrien,” ujar Hasto.
Sedangkan Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati, mengatakan isu stunting memang telah jadi trending dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak 2018.
“Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting,” katanya.
Untuk itu, BKKBN Sumbar sudah menurunkan 3.000 tim pendamping keluarga, terdiri dari bidan, PKK dan para kader. Mereka harus bisa mendampingi calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, agar bisa sama-sama bekerja turunkan stunting.
Seusai memberi materi, hadirin diberikan kuis dengan hadiah-hadiah menarik. Para peserta yang tekun menyimak dari awal sampai akhir, bisa menjawab kuis, pulang dengan membawa hadiah.
(hendri)
