PADANG – Fraksi Gerindra DPRD Sumbar mempertanyakan pengelolaan dana beasiswa Rajawali. Pasalnya, sejauh ini tidak jelas realisasinya, meski di APBD Sumbar sudah dianggarkan dana Rp.600 juta untuk sosialisasi dan publikasi.
“Dana sosialisasi habis, tapi realisasi beasiswa itu itu tak jelas. Kita mendesak saudara Gubernur Sumbar serta Dinas Pendidikan Sumbar untuk terbuka ke publik soal dana beasiswa Rajawali ini, agar masyarakat tahu, mahasiswa dan siswa tahu bahwa ada hak mereka di beasiswa tersebut,” ungkap H. Hidayat, SA, MH, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar bersama sejumlah anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dalam laporan dan evaluasi serta rekomendasi awal tahun atas Kinerja Pemprov Sumbar 2021, Senin (3/1/2022) di ruang rapat Fraksi Gerindra DPRD Sumbar.
Dijelaskan Hidayat, sepengetahuannya, posisi terakhir dana beasiswa PT. Rajawali pada tahun 2020 sebesar Rp.87 miliar, dengan target alokasi beasiswa sebesar Rp.5,6 miliar. Namun hingga akhir 2021 ini, realisasi hanya sekitar 25 persen. Padahal, para siswa dan mahasiswa sangat membutuhkan beasiswa tersebut untuk melanjutkan pendidikannya.
“Sekali lagi kita dari Fraksi Gerindra meminta pada Gubernur dan Dinas Pendidikan Pendidikan Sumbar untuk transparan soal paengalokasian dana Rajawali yang merupakan dana publik yang sudah jelas peruntukannya. Kita minta gubernur menyampaikan dengan kongkrit, satu kata dengan perbuatan,” tegas Hidayat.
Terhadap kondisi tersebut, lanjut Hidayat, terlihat sekali lemahnya eksekutif kontrol terhadap pelaksanaan program, terbukti tidak optimismalnya pelaksanaan kegiatan padahal sudah disepakati bersama DPRD.
“Wajar kita dari fraksi Gerindra menduga, banyaknya orang orang ring 1 gubernur dan wakil gubernur yang berada di belakang kegiatan-kegiatan pemprov tersebut, karena itu sulit dikontrol oleh OPD terkait,” ungkap Hidayat.
Ditambahkan Anggota Fraksi Gerindra yang berada di Komisi V DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, sejauh ini pengalokasian dana Rajawali nyaris tak terdengar. Tak ada kabar, bahkan laporan dari Dinas Pendidikan Sumbar. Padahal, tiap tahun dianggarkan Rp 5 miliar, tapi sejauh mana realisasinya tak jelas.
“Karena itu, kita minta Gubernur untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama DPRD dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, apalagi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ucap Khairuddin.
Ditambahkan Evi Yandri Rajo Budiman, Anggota Fraksi Gerindra yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar, bahwa sejauh ini Fraksi Gerindra sangat objektif dalam melihat persoalan dan melakukan penilaian terhadap kinerja Pemprov Sumbar.
“Sesuai tupoksi anggota DPRD dan arahan Ketua DPD Partai Gerindra Sumnar, H. Andre Rosiade, maka Fraksi Gerindra tidak sihgan segan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Kinerja pemerintah secara objektif dan netral. Mana yang sukses kita apresiasi, mana yang kita nilai salah atau tidak tepat sasaran, kita kritisi dan kita beri saran serta masukan,” ungkap Evi Yandri.(***)
