Jakarta – Partai Gerindra telah menyatakan menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Dengan penolakan dari Gerindra, berarti sembilan fraksi penghuni ‘Senayan’ telah menyatakan sikapnya atas wacana penundaan Pemilu 2024.
Secara garis besar, ada tiga fraksi yang setuju Pemilu 2024 ditunda. Ketiga fraksi tersebut adalah Partai Golkar, PKB, dan PAN.
Sementara itu, yang menolak Pemilu 2024 ditunda ada enam fraksi. Dari partai koalisi pemerintah ada PDI Perjuangan (PDIP), Gerindra, NasDem, dan PPP, sedangkan dari oposisi ada Partai Demokrat dan PKS.
Wacana penundaan Pemilu 2024 awalnya dicetuskan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Wacana penundaan pemilu ini bakal bermuara terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Begini peta kekuatannya jika dilihat dari kursi yang dimiliki partai koalisi di DPR:
Koalisi Setuju Pemilu Ditunda:
– Partai Golkar: 85 kursi
– PKB: 58 kursi
– PAN: 44 kursi
– Total: 187 kursi
Koalisi Tidak Setuju:
– PDIP: 128 kursi
– Partai Gerindra: 78 kursi
– Partai NasDem: 59 kursi
– PPP: 19 kursi
– Total: 284 kursi
Oposisi Tak Setuju:
– Demokrat: 54 kursi
– PKS: 50 kursi
– Total: 104 kursi
Jika digabung, jumlah kursi di DPR yang menolak penundaan Pemilu 2024 menjadi 388 kursi, jauh lebih banyak dibanding pendukung penundaan. Seperti diketahui DPR memiliki total 575 kursi.
Gerindra bisa dibilang menjadi fraksi terakhir yang menyatakan sikap mereka terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Pernyataan sikap Gerindra disampaikan oleh Wakil Ketua Umum mereka, yakni Sugiono.
Sugiono menegaskan Gerindra taat terhadap konstitusi. Kader Gerindra yang disebut-sebut sebagai ‘anak ideologis’ Prabowo Subianto itu mengingatkan konstitusi sudah jelas memerintahkan pemilu digelar lima tahun sekali.
“Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” kata Sugiono kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).
Sementara itu, PPP menyatakan sikapnya atas wacana penundaan Pemilu 2024 pada Minggu (27/2) beberapa hari lalu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Idy Muzayyad menyebut wacana tersebut sebagai langkah mundur bagi demokrasi di Tanah Air.
“Wacana tersebut menjadi langkah mundur demokrasi di Indonesia karena berarti mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat,” ujar Idy di Jakarta dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (27/2).
