PADANG,Gerindrasumbar.id – Anggota DPRD Sumatera Barat dan juga Sekretaris Partai Gerindra Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman mempertanyakan sikap Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang belum merestui susunan pengurus KONI Sumatera Barat 2021-2024 untuk dilantik Ketum KONI Pusat.
“Susunan Kepengurusan KONI Sumatera Barat yang telah ditetapkan sesuai hasil Musorprovlub bahkan telah direvisi sesuai masukan pihak terkait, namun hingga saat ini belum ada pelantikan,” kata dia.
Menurut dia apakah ini ada unsur politik karena ada pihak yang tidak disukai Gubernur Sumbar atau lingkarannya di dalam kepengurusan saat ini.
“Kita minta jangan ada politisasi, jangan karena orang yang tidak disukai maka olahraga Sumbar yang jadi korban,” kata dia.
Ia meminta Gubernur Sumbar lebih arif dalam menyikapi persoalan ini karena dampaknya luas terhadap olahraga Sumatera Barat seperti pembinaan atlet, iven dan kompetisi.
DPRD Sumbar sendiri telah menganggarkan dana Rp4,5 miliar untuk dana operasional tahun ini namun jika tidak dilakukan pelantikan tentu anggaran itu tak dapat digunakan serta menggangu operasional pembinaan olahraga di provinsi tersebut
“Ada dana atlet yang belum cair sepanjang tahun 2022, harusnya itu jadi pelajaran karena dana itu kembali ke kas daerah hanya karena persoalan administrasi yang tak mampu diprioritaskan,” katanya.
Belum lagi persiapan cabor menyongsong Pra PON, Porwil Kejurnas dan lainnya untuk meraih tiket PON 2024 yang digelar pada tahun ini.
Ia mengatakan tahun ini atlet Sumbar harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Pra PON maupun Porwil untuk meraih tiket lolos ke PON Aceh Sumut 2024.
“Bagaimana mereka melakukan persiapan jika anggaran tidak ada. Ini tentu tidak boleh berlarut-larut dan gubernur harus ambil langkah cepat,” kata dia.
Penetapan pengurus KONI Sumbar ini bahkan jauh lebih dahulu dari pengurus KORMI yang merupakan olahraga rekreasi dan mereka akan dilantik pada Kamis (16/3).
“Jangan karena ambisi politik gubernur mengorbankan olahraga Sumbar. Mentang-mentang gubernur yang menjadi Ketua KORMI jadi jalannya lempang,” katanya.
